Blog

Analisis Kemenangan AK Parti Dalam Pemilihan Daerah Turki 31 Maret 2019

0x0-cumhurbaskani-erdogan-devlet-bahceli-ile-gorustu-1478183575939

Turki telah melewati banyak hal dalam beberapa tahun terakhir tetapi Ankara tidak pernah membiarkan serangan teror, percobaan kudeta atau tekanan lainnya mampu membuat para pemilih untuk tidak pergi ke tempat pemungutan suara. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan media internasional tentang Turki atau bagaimana orang-orang di seluruh dunia memandang negara Turki, mencemarkan nama baik Turki. Ada komitmen yang besar dalam diri rakyat Turki dan rasa hormat mereka terhadap demokrasi. Bahkan, pada pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir semakin mampu membuka jalan pikiran masyarakat tentang kondisi internal dan eksternal Turki.

Pemilihan Daerah biasanya memiliki dua peran utama dalam demokrasi: Pertama, Pemilihan Daerah mencerminkan tuntutan dan apresiasi pemilih kepada pemerintahan daerah. Kedua, Pemilihan Daerah juga berfungsi sebagai penguji tingkat kepuasan pemilih atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemilihan Daerah menjadi sarana para pemilih untuk menyampaikan sinyal dan pesan yang kuat kepada pemerintah pusat, dengan cara memilih walikota hingga unit administrasi tingkat terendah yaitu, camat (kepala mahalle).

TURKID Infografi Pilkada

Hingga tahun 1980 peran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh dan kepentingan yang nyata karena anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah sangatlah rendah. Pemerintah daerah yang ingin membangun proyek-proyek penting harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat agar memperoleh anggaran yang relevan. Sejak diberlakukannya kebijakan liberalisasi ekonomi Turki, pemerintah daerah mulai menunjukkan peran mereka dalam pembangunan negara.[1]

Pada hari ini, kedudukan pemerintah daerah sangat penting di Turki. Bukan karena besarnya pendapatan langsung (direct revenues) yang dimiliki oleh pemerintah kota metropolitan seperti Istanbul dan Ankara, namun kedudukan pemerintah daerah memiliki posisi penting dikarenakan pembangunan daerah yang asimetris di negara tersebut. Kondisi pembangunan yang asimetris dapat dilihat pada gambar di bawah ini.[2]

gigit

Baiknya kinerja pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) di sektor ekonomi sejak tahun 2002 memberikan banyak keuntungan dalam setiap Pemilihan Daerah. Kecuali pada Pilkada 2009 dimana performa perekonomian Turki tidak baik setelah terjadinya krisis keuangan global di tahun 2008. Dalam Pemilihan Daerah 2009 Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) mendapatkan suara terendah mereka yaitu kurang dari 39%, namun AK Parti masih berhasil memegang kota-kota metropolitan.[1]

Pada Pemilihan Daerah tahun ini, krisis ekonomi yang dihadapi oleh Turki semakin dalam dan pemulihan perekonomian negara ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hal ini memberikan motivasi kepada para oposisi untuk melakukan manufer politik. Anti-Erdoğan di dalam dan di luar Turki tentu saja selalu mencoba memanfaatkan momen pemilihan untuk menurunkan Recep Tayyip Erdoğan dengan segala cara. Hal tersebut juga terlihat dalam Pemilu Daerah 2019 ini namun usaha yang mereka lakukan tidak berhasil.

Sama seperti pada Pemilihan Umum 24 Juni 2018, dua koalisi muncul ke permukaan selama periode kampanye. Pertama, Cumhur İttifakı atau Koalisi Rakyat yang dibentuk oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) yang dipimipin oleh Erdoğan dan Partai Nasionalis Konservatif (MHP) yang dipimpin oleh Devlet Bahçeli. Kedua, Millet İttifakı atau Koalisi Bangsa yang dibentuk oleh partai sayap kanan Partai Republik Rakyat (CHP) yang dipimpin oleh Kılıçdaroğlu dan partai sayap kanan İyi Parti (İP) yang dipimpin oleh Meral Akşener. Koalisi ini secara tidak langsung didukung oleh Partai Demokrasi Rakyat (HDP) yang pro terhadap gerakan teroris Kurdistan (PKK).

Kedua aliansi ini bekerja sangat keras dalam pemilihan kali ini. Meskipun yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 yang lalu adalah Pemilihan Daerah, atmosfer yang tercipta justeru seperti suasana Pemilihan Umum. Banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa perolehan suara antara dua koalisi atau aliansi ini sangatlah dekat. Banyak pemilih muda dan banyak para pemilih yang belum menentukan pilihannya (swing voters).

Dapat dilihat bahwa para swing voters merasa ragu-ragu melihat masa lalu Turki yang suram dan kemudian harus melihat masa depan dengan menentukan pilihan untuk memenangkan satu diantara dua koalisi. Semuanya tergantung kepada performa para pemimipin dan politisi besar terhadap apa yang dijanjikan kepada mereka.

Sangat disayangkan Pemilihan Daerah yang seharusnya menjadi ajang untuk berdiskusi dan beradu gagasan tentang pengelolaan kota, pihak oposisi atau Koalisi Bangsa (CHP dan İyi Parti) menjadikan momen Pemilihan Daerah ini sekali lagi sebagai upaya untuk menumbangkan Recep Tayyip Erdoğan ke arah referendum.

Hubungan naik turun antara Turki dan Amerika Serikat telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Turki. Amerika Serikat memberikan sanksi-sanksi yang tidak terduga sehingga menyebabakan kerugian yang besar bagi mata uang Turki. Setelah kembali stabil, serangan yang tidak terduga juga kembali dilancarkan terhadap perekonomian Turki sehingga membuat banyak orang tidak dapat memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Resesi dunia juga memberikan dampak masyarakat untuk tidak bisa berpikir positif tentang masa depan.

Pihak oposisi menggunakan situasi yang membingungkan ini untuk menyerang Koalisi Rakyat yang dipimipin oleh Recep Tayyip Erdoğan dan Devlet Bahçeli. AK Parti selalu mencoba meyakinkan rakyat Turki bahwa masalah ini dapat dilalui bersama-sama dengan memberikan data-data terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Turki masa lalu dan hari ini. Bagi AK Parti masalah yang paling besar yang dihadapai oleh Turki bukanlah masalah ekonomi namun ancaman serangan aktor-aktor global terhadap Turki seperti serangan ekonomi Amerika Serikat kepada Turki. Amerika Sertikat juga mendukung Partai Unit Demokrat (PYD) dan unit bersenjatanya YPG salah satu cabang gerakan teroris Kurdistan PKK di Suriah. Bagi Koalisi Rakyat hal ini menjadi ancaman nasional dan ancaman terhadap eksistensi negara.

Hal ini lah yang menyebabkan HDP tidak dapat menjadi bagian dari Koalisi Bangsa yang dimotori oleh Partai Republik Rakyat (CHP) dan İyi Parti. Karena HDP adalah partai yang pro terhadap agenda gerakan teroris Kurdistan (PKK). Namun di lapangan HDP secara totalitas mendukung kolaisi ini untuk memenangkan kota-kota besar seperti Ankara dan Istanbul. Hal ini menyebabkan banyaknya anggota atau calon walikota dari Koalisi Bangsa yang mengundurkan diri dari pencalonan bahkan dari keanggotaan karena menganggap bahwa kerjasama “rahasia” ini menyalahi etik dalam demokrasi.

Beberapa masalah yang tidak dihadapi oleh AK Parti pada Pemilihan Daerah 2014 yang lalu namun terjadi pada pemilihan kali ini. Contohnya adalah hampir semua pihak berjanji tentang pengurusan hewan jalanan di kota-kota besar seperti Istanbul. Meningkatnya urbanisasi dalam beberapa tahun terakhir telah merubah beberapa aspek dalam gaya hidup masyarakat Istanbul. Salah satunya adalah meningkatnya rumah hunian pribadi (non-apartemen) dan kepemilikan hewan peliharaan. Hal ini menjadi masalah terbesar kedua setelah masalah pembangunan infrastruktur negara tersebut.[1]

Masalah serius lainnya adalah janji-janji klasik tentang emansipasi dan pemberdayaan perempuan, seperti tentang prasekolah. Hampir semua partai berjanji akan menyediakan pendidikan bagi para wanita yang bekerja maupun yang tidak bekerja untuk meningkatkan softskill yang dimilikinya. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam institusi keluarga dan masyarakat.

Topik-topik seperti prasekolah dan hak-hak hewan muncul sebagai topik diskusi dalam Pemilihan Daerah tahun ini. Ini merupakan indikator bahwa level “kebutuhan” masyarakat di negara tersebut sudah tidak lagi tentang pembangunan infrastruktur, pembuangan dan pengumpulan sampah di kota-kota atau ketersediaan air bersih.

Sedangkan retorika partai oposisi yang satu sama lainnya memiliki kemiripan adalah tentang pengungsi Suriah di negara itu. Meskipun ini adalah Pemilihan Daerah, sebanyak 3.6 juta pengungsi Suriah berhak memberikan suara dan suara tersebut mereka berikan untuk AK Parti. Hal ini yang dikritisi oleh pihak oposisi seperti CHP. Kondisi ekonomi Turki yang semakin tertekan dalam beberapa bulan terakhir secara aktif meningkatkan sentimen anti-Suriah dan anti-asing dan hal ini akan terus berkembang. Misalkan di dalam salah satu spanduk kampanye yang dilakukan oleh kandidat dari İyi Parti di distrik Fatih bertuliskan, “Tidak akan kami berikan distrik Fatih ini ke tangan rakyat Suriah”.

D1n4ASqWoAA_pGN
Gambar diambil dari akun resmi DPD İyi Parti Distrik Fatih, İstanbul.

Meskipun spanduk tersebut pada akhirnya ditarik kembali namun tidak ada pernyataan resmi tentang permintaan maaf kepada para imigran Suriah. Memang, masalah imigran menjadi salah satu isu penting di Barat. Namun, apa yang dilakukan oleh İyi Parti imigran Suriah di Turki tidak mampu diterima oleh masyarakat Turki pada umumnya. Keluhan masyarakat Istanbul tentang para pengungsi Suriah tidak memiliki refleksi di kotak suara dan ini berarti pemilih masih menganggap masalah imigran Suriah adalah tentang kemanusiaan bukan ancaman dan masalah keamanan.

Selain perdebatan masalah pembangunan sosial dan infrastruktur kota, hal lain yang mengubah arah kampanye dalam Pemilihan Daerah ini adalah masalah identitas. Ketegangan yang muncul di pesta demokrasi kali ini adalah karena terciptanya dua kutup pada referendum yang lalu. Dengan kata lain, retorika dan argumen yang dikemukakan dalam kampanye untuk Pemilihan Parlemen kini telah menjadi bagian dari Pemilihan Daerah. Dengan ini debat klasik antara Sekuler dan Islamis beberapa kali masuk ke dalam agenda untuk mendapatkan suara dari kelompok konservatif. Meskipun demikian, hal tersebut tidak ditanggapi oleh kelompok oposisi, sebaliknya CHP justeru mencoba merayu pemilih konservatif untuk meninggalkan AK Parti. Calon walikota besar Istanbul, Ekrem İmamoğlu berhasil mendapatkan kepercayaan setelah membaca al-Qur’an dengan baik di salah satu masjid di Istanbul.

AK Parti Kembali Mendominasi di Pemilihan Daerah 2019

Pada Pemilihan Daerah 2014 Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) berhasil memperoleh 43.3% dan menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Dalam Pemilihan Daerah 2019 kali ini, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) bersama mitra koalisinya MHP berhasil memperoleh 45% dengan kata lain meningkat 2% dan kembali keluar sebagai pemenang kontes pemilihan. Namun di kota besar Ankara dan Istanbul peta suara yang diperoleh AK Parti sangat berbeda dibandingkan dengan dikawasan lainnya.

Dengan melihat hasil ini, Koalisi Rakyat berhasil memenangkan Pemilihan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019. AK Parti dan Koalisi Rakyat berhasil memenangkan 778 daerah termasuk 16 diantaranya adalah kota metropolitan seperti Istanbul, 24 kota, 538 distrik dan 200 distrik kecil (belde).

Kita harus ingat bahwa perolehan 45% suara ini adalah bagian dari rangkaian keberhasilan AK Parti secara berturut-turut setelah memenangkan 14 pemilihan yang diadakan sebelumnya. AK Parti telah memenangkan enam kali Pemilihan Anggota Parlemen, empat kali Pemilihan Daerah dan satu kali Pemilihan Presiden Turki. Dan hasil Pemilihan Daerah pada Maret 2019 yang lalu tidaklah berbeda, sekali lagi masyarakat Turki menunjukkan dukungan mereka untuk AK Parti.

Partisipasi rakyat dalam Pemilihan Daerah 2014 sebelumnya sangatlah tinggi yaitu 89%, dan pada Pemilihan Daerah 2019 kondisi tersebut tidaklah berubah, partisipasi rakyat tercatat 84%. Dibandingkan dengan Pemilihan Daerah 2019, Pemilihan Daerah 2014 dianggap sebagai masa kritis bagi AK Parti karena di tahun 2013 terjadi peristiwa Gezi Park. Mereka juga diancam dengan tuduhan peristiwa 17 Desember yang dilakukan oleh kelompok teroris Gülenist (FETÖ) yang telah menyusup ke institusi pengadilan. Pada saat itu, kelompok oposisi percaya bahwa AK Parti akan kehilangan dukungan dan berharap 12 tahun kemudian kekuasaan tunggal AK Parti dan Recep Tayyip Erdoğan berakhir.

Keberhasilan yang diraih oleh AK Parti adalah sebuah keberhasilan beruntun dan tidak pernah terputus. AK Parti telah menguji kekuatannya dalam kotak suara berkali-kali selama lima tahun terakhir dan hasilnya adalah bahwa masyarakat masih mendukung AK Parti dan Recep Tayyip Erdoğan berkuasa dan memberikan mosi percaya.

Hasil Pemilihan Daerah yang penting dan perlu kita catat adalah kemenangan AK Parti dan Koalisi Rakyat di kota-kota yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Kurdi. Bahkan Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang menjadi boneka organisasi teroris separatis PKK tidak dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat Kurdi. Masyarakat Kurdi yang hidup menderita karena terorisme PKK memilih AK Parti. AK Parti berhasil memenangkan kota Ağrı, Muş, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya dan Şırnak dengan kemenangan besar.

Selama 4.5 tahun ke depan Turki tidak akan melaksanakan pesta demokrasi. Disamping itu sistem presidensial juga akan disempurnakan. Pada Pemilihan Daerah tanggal 31 Maret 2019 Recep Tayyip Erdoğan bersama Koalisi Rakyat telah memenangkan dukungan dari rakyat Kurdi. Setelah ini Recep Tayyip Erdoğan dan MHP akan fokus untuk mencapai target 2023 dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan lainnya.

Analisis Kelemahan AK Parti di Pemilihan Daerah 2019

Bagaimana pun seperti yang kita dengar dari berbagai media baik yang dekat dengan pemerintahan Erdoğan maupun yang menjadi alat propaganda pihak oposisi disebutkan bahwa Istanbul memiliki kemungkinan untuk jatuh ke tangan Koalisi Bangsa yang dimotori oleh CHP. Erdoğan dan AK Parti sedang mengajukan gugatan dengan berbagai bukti yang telah dikumpulkan bahwa terjadi kecurangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Koalisi Bangsa.

Dalam pidato resmi Erdoğan pada malam penghitungan suara di kantor DPP AK Parti, Ankara, Erdoğan berkata, “Kita akan mencari tahu apa saja kelemahan kita dan setelah itu kita akan evaluasi demi masa depan yang lebih baik”[1] Oleh sebab itu kami ingin menyampaikan beberapa kelemahan AK Parti dalam Pemilihan Daerah 31 Maret 2019.

Pertama, perlu kita ketahui bahwa periode “impor calon” dari partai luar AK Parti telah selesai di beberapa kota besar seperti Istanbul, Ankara dan Izmir. Semuanya berasal dari anggota AK Parti. CHP pun mencalonkan anggotanya di kota-kota tersebut. Namun, dengan berakhirnya Pemilihan Daerah ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa AK Parti melakukan kesalahan dalam memilih calon yang berasal dari luar AK Parti. Contohnya adalah kekalahan AK Parti di Yozgat.

Kedua, AK Parti identik dengan pembangunan dan sering menyalahkan lawan politik mereka karena tidak memiliki rangkaian proyek pembangunan. Itu adalah strategi yang luar biasa. Setiap pembangunan yang dilakukan akan mengubah gaya dan cara hidup masyarakat. AK Parti sering menawarkan proyek-proyek perumahan besar dan mewah seperti di Levent, di kawasan Islamis distrik Eyüpsultan. Tanpa disadari proyek-proyek itu menjadi bumerang bagi AK Parti karena masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sedikit demi sedikit berubah arah menjadi kawasan burjuis dan tidak lagi Islamis. Dan konsisi ini mempengaruhi perolehan suara AK Parti di kawasan tersebut.

Ketiga, melemahnya militansi kader-kader baru AK Parti. Beberapa tugas kader-kader muda AK Parti adalah membuat strategi kampanye di sosial media, membuat seminar dan konferensi serta mengajak anak-anak muda untuk memahami bagaimana AK Parti bekerja dan berkhidmat untuk Turki.

Saya bertanya kepada salah satu kader AK Parti, “Camat mana yang akan kamu dukung dalam Pemilihan Daerah?” Saya menanyakan pendapatnya tentang kontestasi politik di level yang paling rendah dalam struktur administratif Turki. Kader AK Parti tersebut menjawab, “Saya tidak memilih camat berdasarkan partai, mereka sama saja”. Padahal di antara salah satu calon camat di kawasan tersebut ada yang berasal dari HDP yang pro kepada teroris PKK.

Keempat, para birokrat AK Parti sudah mulai menggunakan kata “Saya” dibanding “Kita” dalam kampanye, termasuk calon wali kota İstanbul Binalı Yıldırım sendiri. Dalam beberapa kali kampanye baik di media sosial maupun di lapangan kita dapat mendengar Binali Yıldırım sering menggunakan kata “Saya” ketika menyebutkan kemenangan dan kesuksesan namun menggunakan kata “Kita” ketika menyebutkan masalah dan keburukan.

Kelima, hubungan antara AK Parti dan Saadet Partisi yang semakin curam. Dalam Pemilihan Daerah kali ini Saadet Partisi mampu membuat kejutan dengan menang di beberapa kota tanpa masuk dalam koalisi manapun. Saadet Partisi juga mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jika anggota-anggota AK Parti masih mengakui bahwa mereka adalah bagian dari gerakan Milli Görüş dan bagian dari misi Necmettin Erbakan, AK Parti harus memperbaiki hubungan dengan Saadet Partisi dan sebaliknya untuk kepentingan ummat.

Skenario Kekuatan Asing untuk Mengambil Alih Istanbul

Sebuah skenario yang lebih dalam, lebih halus dan lebih senyap untuk mengambil alih pemerintahan Turki telah dilancarkan oleh koalisi kekuatan-kekuatan anti-Erdoğan. Sebuah skenario yang tujuannya lebih dari mengganti wali kota Istanbul telah dimulai.

İbrahim Karagül juga menyebutkan bahwa telah terjadi kudeta dalam Pemilihan Daerah kali ini. Pertama mereka akan mengambil alih Istanbul dan kemudian seluruh Turki melalui Pemilihan Daerah, bukan lagi melalui kudeta militer.[2] Kekuatan tersebut menggunakan orang-orang FETÖ, PKK dalam melaksanakan misi pada Pemilihan Daerah kali ini. AK Parti yang sebenaranya mendapatkan suara lebih dari 200 ditulis “0 (nol)” di dalam lembaran rekapitulasi suara yang akan diserahkan ke Dewan Agung Pemilihan Turki. Hal ini terjadi dimana-mana. Oleh sebab itu, Pemilihan Daerah Turki belum dapat diputuskan terutama untuk kawasan Istanbul. Berikut adalah beberapa bukti yang kami lampirkan terkait skandal pencurian suara yang terjadi di Istanbul. Ketika AK Parti mendapatkan 165 suara dan Vatan Partisi mendapatkan 1 suara, AK Parti ditulis “0” suara.

D3K26fnW0AE57kR
Gambar diambil dari DPW Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) Istanbul, 2019.
D3K26fjW4AA68Yi
Gambar diambil dari DPW Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) Istanbul, 2019.

Para pemimpin oposisi yang merasa terpilih juga melakukan propaganda penggiringan opini publik dengan mengubah profil mereka di media sosial sebagai wali kota atau wali kota besar yang resmi meskipun pihak Dewan Agung Pemilihan Turki belum memberikan keputusan. Dalam hal di atas Dewan Agung Pemilihan Turki telah memutuskan untuk dilakukan penghitungan ulang di beberapa distrik di Istanbul seperti Kartal, Silivri dan lainnya. Bukan tidak mungkin penghitungan ulang juga akan dilakukan di beberapa kota.

0x0-iki-ilcede-flas-gelisme-silivri-ve-kartalda-butun-oylar-yeniden-sayilacak-1554298856638
Surat keputusan penghitungan ulang untuk distrik Silivri, Istanbul yang diterbitkan oleh Dewan Agung Pemilihan Turki.

Sekarang, meskipun AK Parti dan Recep Tayyip Erdoğan dihadapkan dengan kondisi ekonomi Turki yang tertekan, rakyat masih tetap mendukung perjuangan AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan terlihat sendirian dalam perjuangan untuk mempertahankan keutuhan negara dengan kualitas kader yang mulai jauh dari pemahaman visi AK Parti. Pemilihan Daerah dan Pemilihan Umum Turki akan selalu diwarnai dengan serangan-serangan pihak anti-Erdoğan dan anti-Muslim.[3]


Referensi:

  • ALBAYRAK, Özlem, “31 Mart Notları”, Yeni Şafak, 2019.
  • ATLAS, Meryem Ilayda, “AK Parti Shape General Trends of Both Opposition, Society”, Daily Sabah, 2019.
  • BARBAROSOĞLU, Fatma, “İşte Bu Andan Geriye Kalan Nedir?”, Yeni Şafak, 2019.
  • BARLAS, Mehmet, “Binali Yıldırım’ın Belediye Başkan Adaylığı İstanbul İçin Bir Şanstı”, Sabah, 2019.
  • BARLAS, Mehmet, “Meğer Ankara ve İstanbul Seçimlerinin Sonucunu Çok Merak Ediyorlarmış”, Sabah,
  • CEYHUN, Ozan, “Ak Party Dominates the 15th Election in Turkey”, Daily Sabah, 2019.
  • GÖNEN, Emre, “The Meaning of the 2019 Election Result”, Daily Sabah, 2019.
  • KARAGÜL, İbrahim, “31 Mart’ta Türkiye’ye Seçim Üzerinden Darbe yapılmıştır, Bir İstanbul Projesi için FETÖ’cüler kullanılmıştır, 15 Temmuz sonrasının ikl adımları atanmıştır, Öyleyse İstanbul’da seçimler yenilenmeli”, Yenişafak, 2019.
  • ORUÇ, Merve Sebnem, “The Last Election in Turkey Until 2023”, Daily Sabah, 2019.
  • ÖZŞAHİN, Şerife, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Etkileşimin ARDL Yöntemi ile Analizi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya, 2004.
  • TENEKECİ, İbrahim, “Seçim Notları”, Yeni Şafak, 2019.
  • C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2014-2023 TR33 Bölge Planı, Mevcut Durum Raporu (Taslak), Jilid III, 2016.
  • TRT World, Turkey’s President Erdoğan Adresses Supporters After Local Polls, 31 Maret 2019.
  • WILLIAMSON, John, MAHAR, Molly, Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Liberte Yayınları, 2002.

[1] Pidato Recep Tayyip Erdoğan tentang Pemilihan Daerah tanggal 31 Maret 2019 dapat dilihat secara lengkap di TRT World, https://www.youtube.com/watch?v=l1aqCa6WgrY diakses pada tanggal 3 April 2019.

[2] İbrahim Karagül, “31 Mart’ta Türkiye’ye Seçim Üzerinden Darbe yapılmıştır, Bir İstanbul Projesi için FETÖ’cüler kullanılmıştır, 15 Temmuz sonrasının ikl adımları atanmıştır, Öyleyse İstanbul’da seçimler yenilenmeli”, Yenişafak, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/-31-martta-turkiyeye-secim-uzerinden-darbe-yapilmistir-bir-istanbul-projesi-icin-fetoculer-kullanilmistir-15-temmuz-sonrasinin-ilk-adimlari-atilmistir-oyleyse-istanbulda-secimler-yenilenmeli-2049881, diakses pada tanggal 3 April 2019.

[3] BARBAROSOĞLU, Fatma, “İşte Bu Andan Geriye Kalan Nedir?”, Yeni Şafak, 2019.

[4] Meryem Ilayda Atlas, “AK Parti Shape General Trends of Both Opposition, Society”, Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/columns/meryem-ilayda-atlas/2019/04/01/ak-party-shapes-general-trends-of-both-opposition-society, diakses pada tanggal 3 April 2019.

[5] Untuk melihat hasil akhir Pemilihan Daerah Turki 29 Maret 2009 secara lengkap anda dapat mengunjungi, http://secim2009.sabah.com.tr/

[6] Terkait tentang kebijakan liberalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat di Şerife Özşahin, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Etkileşimin ARDL Yöntemi ile Analizi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya, h. 379-413, John Williamson, Molly Mahar, Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Liberte Yayınları, 2002.

[7] Terkait pembangunan asimetris yang terjadi di Turki anda apat membaca, Zafer Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge Planı III. Cilt Mevcut Durum Raporu,


fwachidFatchul Wachid, B.A. – fwachid@turkid.org

Researcher on Ottoman Economy, General Coordinator of TURKID Turkish-Indonesian Foundation for Academic Research and Development, Former President of Indonesian Student Association in Turkey.

Young Diplomat Academy

Young Diplomat Academy adalah sebuah program pendidikan (seminar, workshop) untuk mahasiswa sarjana dan pasca-sarjana atau yang telah menyelesaikan program pendidikan tersebut yang memiliki minat, sedang meneliti atau individu yang memiliki rencana karier dalam politik, kebijakan dalam dan luar negeri dan diplomasi. Usia yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah antara 18-30 tahun.

Sebagai pembicara adalah para expert, profesor, akademisi, duta besar, politikus dan jurnalis. Mereka akan berbagi pengalaman tentang dunia diplomasi. Program ini akan berlangsung selama 6 minggu dan peserta yang mampu mengikuti program dari awal hingga akhir akan ikut serta dalam program kunjungan ke Istana Kepresidenan Republik Turki, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga di Ankara.

Para peserta yang berhasil dan disiplin dalam mengikuti program ini akan diberikan sertifikat penghargaan.

Pertanyaan dan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi TUGVA Foundation melalui: gencdiplomatakademi@tugva.org

Program Youth Diplomat Academy akan berlangsung selama: 22 Mart – 1 Mayıs 2019 di TUGVA Genel Merkez di Istanbul.

  • Camp Program (İstanbul): 22 – 24 Maret 2019
  • Seminar Program: 20-21 / 27-28 April 2019
  • Seminer Interaktif: 6-7 / 13-14 April 2019
  • Kunjungan ke Ankara: 29-30 April– 1 Mei 2019

Pendaftaran dapat anda lakukan di https://portal.tugva.org/gencdiplomat.aspx

Mengapa Turki Mendukung Presiden Terpilih Venezuela?

Aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi berita utama atas krisis politik yang sedang berlangsung di Amerika Latin. Pada tanggal 23 Januari 2019 Gedung Putih secara resmi mengakui Juan Guaido, presiden Majelis Nasional Venezuela sebagai presiden sementara negara tersebut.

Donald Trump juga menambahkan bahwa protes terhadap Nicholas Maduro, presiden terpilih Venezuela yang memenangkan pemilihan umum pada Mei 2018 yang lalu dan telah mengambil supah jabatan dua minggu yang lalu adalah sebuah protes untuk menegakkan “kebebasan dalam berdemokrasi dan supremasi hukum”.[1]

Bukan lagi menjadi sebuah rahasia bahwa Washington tidak senang dengan arah kebijakan secara keseluruhan Venezuela sejak Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1999. Trump sendiri pernah berbicara tentang kemungkinan Amerika Serikat menduduki negara tersebut. Dengan demikian, hampir tidak mengejutkan jika Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin lainnya kecuali Meksiko dan Bolivia mendukung Juan Guaido yang menyatakan dirinya sebagai presiden Venezuela yang sah pada tanggal 23 Januari 2019.

Setelah Trump, birokrat senior Amerika Serikat seperti Sekretaris Negara Mike Pompeo, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan senator Marco Rubio telah mengakui bahwa Guaido, pemimpin oposisi Venezuela sebagai penguasa sah negara melalui tweet-nya.

Seiring berjalannya waktu, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Inggris, Portugal, Spanyol dan negara-negara Amerika Latin mendukung pernyataan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semuanya telah siap untuk melakukan perubahan rezim di Venezuela. Sikap anti-Maduro Washington ini jelas membuka jalan menuju perang saudara dan kudeta militer di Venezuela. Menurut salah satu kolumnis New York Times Stephen Kinzer, selama hampir seratus tahun telah berhasil melakukan 15 kudeta.[2]

Pemimpin oposisi Guaido yang mendengar pesan tersebut kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengampuni komandan militer jika mereka mahu berusaha menggulingkan presiden terpilih dengan kekerasan.[3] Perlu juga dicatat bahwa John Bolton berjanji untuk memastikan bahwa pendapatan minyak Venezuela akan mengalir kepada Guaido daripada Maduro, dengan syarat bahwa mereka berhasil lebih dahulu membawa Venezuela dalam keadaan krisis yang serius. Dalam keadaan demikian, hilangnya pendapatan minyak dapat menempatkan pemerintahan Maduro yang sudah berjuang keras melawan hiperinflasi dalam posisi yang sangat sulit.

Venezuela merupakan salah satu dari lima negara pendiri OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).[4] Sepuluh tahun yang lalu negara ini menduduki peringkat ketujuh sebagai negara yang paling banyak mengekspor minyak. Dapat dikatakan bahwa konflik eksternal Venezuela dimuali dari pandangan presiden Hugo Chavez bahwa Venezuela adalah negara yang berbeda dengan negara Amerika Latin lainnya. Karena pemimpin gerakan kemerdekaan negara-negara di Amerika Latin lahir dari tanah Venezuela seperti Simon Bolivar, Simon Rodriguez dan Ezequiel Zamora.[5]

Visi politik luar negeri Chavez adalah menyatukan Amerika Latin dengan menghancurkan kekuasaan dan hegemoni Amerika Serikat. Kekuatan ini hanya bisa didapatkan dari pendapatan yang dihasilkan Venezuela. Oleh sebab itu, minyak Venezuela sangat besar pengaruhnya terhadap politik di Amerika Latin. Sebelum Chavez menjadi presiden Venezuela, Amerika Serikat membeli minyak Venezuela dengan harga yang sangat rendah.[6]

Persitiwa yang terjadi pada periode ini berbeda dengan protes yang terjadi pada tahun 2017, pemberontakan yang terjadi pada saat ini mendapatkan dukungan dari basis masyarakat yang berpenghasilan rendah di Venezuela. Meskipun pemerintah bersuka cita atas pernyataan dukungan dari Turki, Rusia, Cina, Meksiko dan Yunani, sanksi ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat minggu lalu, berpotensi dapat memulai perang saudara di Venezuela. Venezuela sendiri telah memutus hubungan dengan Amerika Serikat dan meminta agar para diplomat Amerika Serikat meninggalkan Venezuela dalam 72 jam.

Di bawah pengawasan Trump, sistem internasional berkembangan menjadi sebuah platform, di mana perebutan kekuasaan terjadi di depan mata. Banyak negara yang tidak lagi merasa harus menyembunyikan pelanggaran mereka terhadap nilai-nilai universal. Dengan demikian, Donald Trump sendiri tidak memiliki masalah menambahkan kudeta lainnya ke dalam daftar panjang intervensi militer yang didukung oleh Washington di Amerika Latin, yang telah diperlakukan sebagai backyard atau halaman belakang oleh Amerika Serikat sejak diterapkannya doktrin Monroe. Dalam pengertian ini, ia mengikuti jejak presiden pada masa lalu yang menggulingkan para pemimpin terpilih Guatemala pada tahun 1954 dan Chile pada tahun 1973. Meskipun Trump mencoba menjual konflik ini kepada rakyat Amerika atas perubahan rezim ini dengan referensi kebebasan, demokrasi dan supremasi hukum, namun hal ini tidak seefektif tujuan George W. Bush mempromosikan demoktasi di Timur Tengah.

Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin asing pertama yang menentang kudeta di Venezuela dan ini hampir tidak mengejutkan siapa pun. Seruan Erdogan kepada Maduro untuk tetap tegak berdiri mencerminkan rasa solidaritasnya, karena pemimpin Venezuela tersebut menyatakan solidaritas dengan Turki selama teradinya upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 yang lalu.

Maduro mengatakan bahwa rakyat Turki telah berhasil mempertahankan demokrasi. Dan hal yang sama juga diperjuangkan oleh Venezuela. Seperti yang dikatakan oleh Chavez bahwa di luar sana ada vampir imperialis yang selalu haus darah. Dan Maduro berkata bahwa Turki dan Venezuela harus melawan mereka di segala sektor, energi, ekonomi dan politik.[7]

Pada saat yang sama, presiden Erdogan menekankan pentingnya legitimasi kotak suara bahwa Maduro adalah presiden Venezuela yang memenangkan pemilihan umum. Sebagai orang yang percaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, presiden Erdogan terkejut dengan keputusan dan sikap yang diambil oleh Donald Trump.

Donald Trump mengkritik dukungan Turki untuk Nicholas Maduro dengan memberikan daftar hitam yang dilakukan oleh pemimpin Venezuela. Beberapa tahun terakhir Amerika Serikat juga telah menekan Turki agar masuk ke dalam skenario Amerika yang memainkan isu ideologi yang tidak hanya menciptakan krisis hubungan bilateral antara Turki dan Amerika Serikat, tetapi juga krisis geopolitik. Terutama krisis yang diciptakan Amerika Serikat pada masa Obama yaitu dengan ISIS dan hubungan erat Amerika Serikat dengan FETÖ.[8]

Hal di atas menjadi sebuah upaya yang tidak berarti bagi Amerika Serikat untuk meyakinkan bagaimana keburukan presiden Venezuela terpilih Maduro kepada dunia. Trump dan sekutunya tidak menyerukan konsiliasi atau reformasi. Sebaliknya, mereka hanya mendorong komplotan kudeta dan mengancam akan mulai perang saudara terjadi di Venezuela.

______________________

[1] Burhanettin Duran, “Why Turkey support Venezuela’s elected leader”, Daily Sabah, 27 Januari 2019.

[2] Anıl Emre, “ABD’nın darbeler tarihi”, Haber Türk, 1 September 2016.

[3] “ABD’den Venezuela’da darbe planı: Maduro’yu devirmek için dügmeye bastılar…”, Ahaber, 23 Januari 2019.

[4] “Member Countries”, OPEC, 3 Desember 2018.

[5] Emrah Kaya, “Hugo Chavez’in Petrol Politikası”, SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 13, 2014, h. 194.

[6] Emrah Kaya, “Hugo Chavez’in Petrol Politikası”, SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 13, 2014, h. 202.

[7] “Maduro: 15 Temmuz darbe girişiminde Türk millet demokrası sahip çıktı”, Sabah, 10 Oktober 2016.

[8] Hilal Kaplan, “Ne kadar Amerikancısın?”, Sabah, 1 Februari 2019.


fwachidFatchul Wachid, B.A. – fwachid@turkid.org

Researcher on Ottoman Economy, General Coordinator of TURKID Turkish-Indonesian Foundation for Academic Research and Development, Former President of Indonesian Student Association in Turkey.

KTT G20 dan Krisis Finansial Global

g202020202021543677568

Pada tahun 1944, tepat sebelum pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah sistem ekonomi-politik global yang bernama International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia didirikan, dengan ditanda tanganinya pasal-pasal di dalam perjanjian yang merupakan hasil Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 oleh 29 negara. Kedua institusi ini mulai beroperasi pada tahun 1947.

Amerika Serikat mewakili hegemonia sistem politik dan keamanan global, sedangkan Lembaga Bretton Woods yaitu IMF dan Bank Dunia mewakili hegemoni sistem ekonomi politik global dari dunia yang memiliki dua kutub (bipolar) kekuatan pada saat itu. Lembaga Bretton Woods ini juga dapat kita katakana sebagai Lembaga yang mewakili hegemoni dolar dalam dunia ekonomi dan politik internasional.

Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971 dan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan menyusul embargo minyak pada tahun 1973, Amerika Serikat harus berbagi hegemoni ekonomi dan politik global dengan enam negara industri paling maju lainnya, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada dan Jepang.

Namun, transformasi kepada sistem oligopolistic ini tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi pada paruh kedua pada tahun 1990-an, terutama di negara-negara Asia. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan negara lain memutuskan untuk memperluas struktur oligopolistik ke G-20, yaitu dengan memasukkan negara-negara non-Barat seperti Cina, Indonesia, Turki, India, Afrika Selatan dan Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah mengamankan stabilitas keuangan global. Namun demikian, itu dianggap sebagai salah satu platform global yang paling signifikan untuk membahas masalah politik global, tidak hanya masalah keuangan dan ekonomi tetapi termasuk juga masalah politik dan keamanan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang paling baru diadakan adalah KTT G20 minggu lalu di Buenos Aires, Argentina. Tiga isu utama yang dibahas selama KTT tersebut adalah; masa depan pangan, infrastruktur pembangunan dan masa depan dunia kerja. Namun, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang semakin meningkat juga menjadi topik utama yang dibahas di KTT tersebut. KTT ini merupakan salah satu pertemuan-pertemuan KTT G20 yang tidak memberikan hasil konkret.

2999

Banyak yang kehilangan kepercayaan dan mulai melakukan penolakan terhadap agenda-agenda G20, bahkan para anggota terkemuka dari seperti Amerika Serikat sudah tidak percaya pada platform multilateral dan prinsip-prinsip ekonomi dan politik liberal global. Beberapa politisi, aktivis dan akademisi ternama juga menyelenggarakan KTT alternatif (sebuah counter summit) yang mengkritisi KTT G20 dan kegiatan IMF. Mereka menamai forum tersebut dengan the First World Forum for Critical Thinking dan mengundang masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan kekuatan global. Ribuan demonstran pun berkumpul di Buenos Aires untuk memprotes pertemuan G20, menekankan ketidakadilan politik ekonomi global dan mengkritik kebijakan ekonomi negara-negara anggota G20.

Negara-negara anggota G20 menyetuji bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2020 mendatang; dengan demikian citra putra mahkota Arab Saudi dibersihkan setelah persitiwa pembunuhan Jamal Khashoggi. Beberapa pemimpin Barat seperti Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pun bahkan memperingatkan putra mahkota untuk langsung bekerja sama dengan Turki untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun lebih pentingnya menjaga stabilitas hubungan bilateral membuat Amerika Serikat, Rusia dan Cina tidakpeduli terhadap masalah ini.

Sepertinya ada dua hasil utama yang dapat diuraikan dari KTT G20 di Argentina. Pertama, dunia berada di ambang krisis keuangan global baru karena kebijakan sepihak Amerika Serikat dan pengguaan dolar Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap mitra ekonominya. Secara khusus, kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan terus membahayakan masa depan platform G20 ini. Kedua, rekonsiliasi di antara anggota G20 semakin melemah. Bahkan dapat dilihat setiap tahunnya lebih banyak masalah ekonomi dan politik yang muncul di antara negara-negara anggota G20. Oleh karena itu, jika negara-negara anggota G20 tidak mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan, masa depan G20 tidak akan bertahan lama, tidak akan berkelanjutan. Hal ini lebih bergantung pada bagaimana kebijakan Amerika Serikat. Selama pemerintahan Trump membuat kebijakan-kebijakan sepihak dan tetap tidak peduli dengan apa yang terjadi di bagian dunia lain, G20 akan terus mengalami permasalahan antar anggota yang semakin serius.


fwachidFatchul Wachid, B.A. – fwachid@turkid.org

Researcher on Ottoman Economy, General Coordinator of TURKID Turkish-Indonesian Foundation for Academic Research and Development, Former President of Indonesian Student Association in Turkey.

Krisis yang Dihadapi Oleh Umat Muslim

Dunia Islam memiliki keperihan tersendiri yang dialami dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang muncul di era modernitas ini, diantaranya adalah hilangnya makna dan arah, merayapnya nihilisme, krisis instrumentasi nilai-nilai, kematian politik, persaingan dalam mengklaim kebenaran, iming-iming komersialisme dan konsumerisme, progresivisme dan sebagainya.

Sebenarnya, judul tulisan ini dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia Islam seratus tahun yang lalu ketika Kekaisaran Ottoman runtuh, di mana konsep umat Islam kehilangan makna dan relevansinya. Sejak saat itu atau mungkin bahkan sejak zaman dulu, krisis tidak pernah meninggalkan dunia Islam. Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Namık Kemal, Muhammad Iqbal, dan banyak ulama, pemikir, dan aktivis Muslim lainnya telah mengangkat isu yang sama berulang kali. Mengapa? Karena nyatanya krisis itu masih ada, dan kita pada hari ini tidak bisa menganggap dan berkata bahwa tidak ada krisis yang kita hadapi. Krisis itu masih ada.

Tetapi, bukankah krisis itu juga terjadi di semua peradaban? Berapa banyak variasi buku Oswald Spengler “Decline of the West” yang dicetak sejak awal abad ke-20? Tanyakanlah kepada orang Cina dan India, mereka mungkin akan mengatakan hal yang sama tentang perjalanan bangsanya dalam melintasi modernitas peradaban. Bahwa mereka pernah mengalami krisis besar dalam perjalanan peradaban mereka.

Jadi pertanyaannya adalah bukan tentang apakah krisis tersebut ada atau mengapa harus ada setiap saat. Namun, pertanyaannya adalah tentang apakah suatu peradaban memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghasilkan respons kreatif untuk mengatasi krisis ini? Toynbee benar, ketika dia berbicara tentang mekanisme atau pola interaksi “tantangan dan tanggapan (challenge and response)” sebagai ujian ketahanan dan kontinuitas sejati untuk sebuah peradaban. Bahwa yang memungkinkan suatu budaya dan/atau bangsa berhasil untuk mengatasi krisis (challenge), bukanlah kualitas etnis, budaya, agama, atau geografisnya, tetapi kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan dan siklus tanggapan (response), di mana ia akan mengembangkan strategi baru dan menghasilkan energi baru untuk menangani situasi yang baru muncul.

Inilah yang kurang di dunia Muslim saat ini. Percaya pada Islam sendiri tidak cukup untuk mengelola masalah sosial dan politik. Variasi fideisme (pembenaran oleh iman saja) tidak bisa menjadi obat baik. Orang beriman harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kitab sucinya yang berbicara tentang realita pada zamannya. Sangat banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang nasib manusia di dunia dan menjelaskan bagaimana manusia dapat mengatasi cobaan dan kesengsaraan yang merupakan bagian dari kehidupan fana ini. Iman adalah sumber pengetahuan, keberanian, dan tekad yang sangat berharga dan penting. Tetapi hal itu juga seharusnya tidak menjadikan seorang Muslim yang jatuh kepada arogansi teologis dan kemalasan intelektual. Ketika ini terjadi, maka iman tidak bisa memberikan jawaban atas masalah kita di bumi ini.

Prinsip yang sama juga berlaku untuk kebiasaan menyalahkan orang lain atas krisis yang dibuat oleh kita sendiri. Ya, memang ada banyak kekuatan hebat di luar sana. Tidak ada yang dapat menyangkal begitu besarnya manipulasi konstan dalam sistem tatanan dunia saat ini. Tatanan global yang memiliki banyak sisi yang harus disalahkan. Tatanan yang tidak menghasilkan keadilan, perdamaian, dan kesetaraan. Namun, jawabannya atas ini semua tidak hanya dengan menyatakan fakta ini kepada dunia dan kemudian duduk kembali. Tetapi menanggapi tantangan ini dengan cara yang kreatif dan konstruktif.

Tidak seorang pun yang akan bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, sampai mereka sadar bahwa mereka sesungguhnya memiliki tanggungjawab terhadap masalah mereka sendiri dan mengambil inisiatif dengan cara mereka sendiri sejauh mungkin, dalam struktur dan tatanan kekuasaan saat ini.

Dari permasalahan Suriah dan Yaman juga Palestina dalam hal memerangi terorisme, negara-negara Muslim -dengan beberapa pengecualian-, hanya menunjukkan sedikit kekuatannya untuk menentukan aturan permainan kebijakan internasional. Hubungan antara penyakit ketergantungan, masalah legitimasi, pemikiran jangka pendek, inferiority complexes dan kurangnya investasi, pemikiran serius, pendidikan dan penelitian telah mengubah dunia Muslim secara keseluruhan menjadi seorang penonton pasif. Dan sekarang yang dibutuhkan adalah visi yang berani, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang berani. Dan itu dibutuhkan sekarang, bukan nanti.

Dunia Islam memiliki keperihan tersendiri yang diadalami dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang muncul di era modernitas ini, diantaranya adalah hilangnya makna dan arah, merayapnya nihilisme, krisis instrumentasi nilai-nilai, kematian politik, persaingan dalam mengklaim kebenaran, iming-iming komersialisme dan konsumerisme, progresivisme dan sebagainya. Saya sadar akan sebuah fakta, bahwa banyak umat Muslim yang tidak mengakui bahwa masalah ini sedang dialami oleh masyarakat Muslim. Pandangan mereka tidak benar. Masalah-masalah ini benar-benar ada, memang ada. dan kita harus mulai mengakui fakta sederhana ini.

Dunia Islam dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan sekarang dengan memanfaatkan sumber daya manusia, alam dan intelektualnya yang dimilikinya. Negara-negara Muslim dapat dan harus membangun perdamaian, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai basis tatanan sosial. Mereka dapat dan harus menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa menyalahkan orang lain sepanjang waktu. Konformisme moral dan kemalasan intelektual dapat memberi kita rasa percaya diri yang sesat, tetapi tidak dapat membantu kita memecahkan masalah kita. Dan masalah dan krisis ini hanya bisa diselesaikan dengan tanpa membalikkan punggung kita ke seluruh dunia.


ahmadyasinTsania Dzatirrahmi – dzatirrahmi@turkid.org

Researcher on Islamic Studies; Bachelor Student, Faculty of Islamic Studies, Sakarya University. An alumnus of Nurul Iman Islamic Boarding School Tasikmalaya, Indonesia.

Akar Gerakan Anti-islam di Barat

Dalam beberapa dekade terakhir, xenophobia dan Islamophobia di dunia Barat mengalami peningkatan dramatis. Sebetulnya, penggunaan istilah yang lebih tepat pada konsep ini adalah anti-Islamisme, daripada istilah Islamophobia itu sendiri. Konotasi pada istilah pertama adalah konotasi sikap politik, dan istilah yang terakhir adalah sebuah istilah yang menyiratkan rasa takut yang alami.  Dengan mengamati peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi di Barat, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa presepsi dan perasaan anti-Islam dan kebijakan anti-Islam secara politis dibangun oleh para penguasa Barat di kalangan tertentu melalui tangan politisi, media, dan universitas.

Para elit politik Barat telah mengembangkan tiga pandangan tentang Islam dan Muslim. Pandangan yang pertama dan yang paling populer adalah anti-Islamisme. Dalam melihat masalah terkini yang muncul di Barat seperti masalah intra-Barat, krisis ekonomi dan sosial, serangan teroris, migrasi dan krisis sistemik dan lainnya, dunia Barat telah dihadapkan dengan munculnya kelompok ultra-nasionalisme yang menyebabkan meningkatnya paham anti-Islamisme.

Dengan runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Barat mengganti ancaman merah dengan ancaman hijau; mereka merasa terancam oleh potensi oposisi politik Islam terhadap hegemoni Barat, dan kaum ultra-nasionalis menghubungkan semua masalah yang mereka hadapi kepada Islam dan Muslim.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memimpin sebuah koalisi besar kaum ultra-nasionalis dan anti-Islamis. Dua langkah terakhirnya menunjukkan sikap anti-Islamnya, dan bertujuan untuk mengubah arah politik Amerika Serikat. Pertama, dia me-retweet video inflamasi yang dibagikan oleh kelompok far-right extremist, di mana pemimpin-pemimpinya telah divonis bersalah di Inggris. Dengan demikian, Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang mempromosikan konten peradangan yang memperparah kebencian agama dan secara terbuka menuduh Islam melakukan kekerasan. Kedua, Trump dilaporkan karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hampir semua pengamat dunia internasional setuju bahwa pengakuan ini akan mengakhiri proses perdamaian yang lambat dan justeru semakin mengguncang Timur Tengah yang masih dalam kekacauan.

_98986634_trumptweets-nc
Donald Trump meretweed video Jayda Fransen (kelompok far-right extrimist)

Pandangan kedua adalah presepsi yang dibangun oleh kelompok besar yang kita sebut dengan partai politik. Beberapa dari kelompok ini mendukung kaum ultra-nasionalis dalam perang mereka melawan Islam dan Muslim. Meningkatnya sentimen ultra-nasionalis, menyebabkan banyak partai politik Barat telah menggunakan retorika dan wacana yang sama atau serupa dengan kelompok-kelompok ultra-nasionalis dalam kampanye pemilihan umum untuk mendapatkan suara dari konstituen masing-masing. Yaitu, melawan Islam dan Muslim.

Namun, wacana ini tidak hanya digaungkan oleh partai-partai sayap kanan atau Far-right parties, partai-partai utama pun mulai menggunakan retorika yang sama dengan politik ultra-nasionalis. Namun sejauh ini, hal tersebut berakhir dengan menurunnya suara partai-partai politik utama, tetapi terjadi peningkatan suara yang sangat besar milik kelompok politik radikal sayap kanan. Partai-partai fasis dan rasis mulai dianggap sebagai bagian dari kehidupan politik utama. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa para pendukung ultra-nasionalis telah berhasil meradikalisasi kehidupan politik dunia Barat.

Misalnya partai Christian Demokratic Union (CDU) dan Partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Partai Rakyat untuk kebebasan dan Demokrasi (VVD) telah berbagi banyak kebijakan dengan partai sayap kanan. Partai CDU kehilangan sekitar 10% suara mereka dalam pemilihan umum terakhir yang diadakan pada bulan September, sementara Alternatif for German (AfG) yang rasis, menerima 13% dan memasuki Bundestag untuk pertama kalinya semenjak Perang Dunia II.

Beberapa partai politik utama dan kelompok-kelompok intelektual, terutama dari sayap kiri dalam spektrum politik, mereka menentang kelompok-kelompok sayap kanan secara prinsip dan ideologi, tetapi mereka mengejar kebijakan-kebijakan ‘peredaan’ terhadap kaum ultra-nasionalis dan mendukung anti-Islamis. Mereka memperluas akses bagi kelompok sayap kanan dan mencoba memahami kelompok sayap kanan, karena semakin meningkatnya jumlah masalah yang dihadapi negara-negara Barat. Mereka tetap acuh ketika Muslim dan Islam dituduh sebagai penyebab dari sebagian masalah yang mereka hadapi.

Pandangan yang terakhir, bahwa Islam adalah oposisi terhadap partai-partai ultra-nasionalis dan kelompok-kelompok sosial. Beberapa kelompok atau partai politik, entah dari kanan atau kiri pada spektrum politik, mereka sadar akan kesalahpahaman yang terstruktur secara afiliasi terhadap Islam dan Muslim. Namun, pengaruh kelompok internasionalis dan pluralis saat ini sangat terbatas karena pemikiran irasional dan ideologis yang dikuasai masih mendominasi dunia Barat.

Kegagalan negara-negara Barat dan rakyatnya untuk melawan gelombang xenophobia dan anti-Islamisme saat ini akan membahayakan masa depan baik di Barat maupun di seluruh dunia. Dalam tatanan dunia global dan interkoneksi seperti saat ini, cukup sulit untuk mengisolasi negara manapun dari bagian dunia lainnya. Oleh karena itu, permusuhan etnis dan agama hanya akan meningkatkan kekacauan dan perang.


Haris Robbani – harisrobbani@turkid.org

Researcher on Islamic Studies; Bachelor Student, Faculty of Political Sciences, Kastamonu University. An alumnus of Al-Kahfi Islamic High School Bogor, Indonesia.

 

Khashoggi, Erdoğan dan Muhammad bin Salman

Kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi mempengaruhi hubungan diplomatic antara Turki dan Arab Saudi berserta sekutunya. Dalam pidato Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada hari Selasa kemarin berkenaan dengan pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, terdapat satu hal yang menarik. Yaitu tak disebutnya nama Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

Memang, selama ini dunia Internasional melihat MBS sebagai penguasa de facto Arab Saudi, dan sejak kejadian pembunuhan Khashoggi, pertanyaan-pertanyaan telah berputar tentang apakah Konsulat Arab Saudi di Istanbul telah menangkap/membunuhnya sesuai atau tanpa persetujuan MBS? Akan tetapi Erdoğan dalam pidatonya menyerukan semua pihak untuk berlaku adil, terkhusus berlaku adil kepada Raja Salman, bukan MBS.

Langkah Erdoğan tidak menyebut nama MBS tersebut dinilai merupakan sebagai penghormatan untuk raja Arab Saudi, namun pada saat yang bersamaan hal itu juga merupakan upaya untuk melebarkan jarak antara raja dan putra mahkota, yang mana Erdoğan menganggapnya sebagai pesaing dan rivalnya secara ideologi, serta merupakan ancaman terhadap kepentingan dan ambisi Turki di Timur Tengah kedepan.

Ada perdebatan apakah Erdoğan bermaksud meminggirkan MBS atau mendorong Raja Salman untuk memilih pengganti baru, tetapi pada kedua kasus tersebut, Erdoğan tetap berusaha untuk tidak merusak hubungan keseluruhan Turki-Arab Saudi. Dan kasus Khashoggi adalah tanda akhir keinginan Erdogan untuk menggunakan kasus ini -bahkan memperpanjangnya- sebagai alat yang dapat melayani tujuan strategisnya yang lebih besar ke depan.

Lebih dari tiga minggu setelah Khashoggi dibunuh oleh orang-orang Arab Saudi dalam apa yang disebut Erdoğan sebagai operasi “terencana”, pemerintahnya belum secara terbuka membocorkan semua yang diketahui tentang plot atau siapa yang memerintahkannya. Disisi lain, selama berminggu-minggu Arab Saudi membantah mengetahui keberadaan Khashoggi. Namun beberapa hari terakhir mereka mengakui bahwa ia telah terbunuh dalam bangunan konsulat di Istanbul. Sebagaimana apa yang mereka katakan akibat perkelahian dengan petugas “nakal” asal Arab Saudi.

Para penyelidik Turki mengatakan mereka telah menyatukan sebagian besar serpihan jejak Arab Saudi dalam beberapa hari setelah pembunuhan Khashoggi. Tetapi strategi para penyelidik dalam membocorkan bukti detail sedikit demi sedikit, menekan Arab Saudi untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya dan memaksa pengakuan dari Riyadh dan sekutu-sekutunya.

Pidato Erdoğan pada hari Selasa lalu masih melanjutkan langkah dalam memberikan detail baru yang menarik, tetapi ia masih belum menyampaikan “bukti nyata” yang dijanjikannya hari Minggu lalu dimana telah membangkitkan minat pers global pada apa yang akan ia katakan.

Erdoğan mungkin membayangkan jumlah audiens yang jauh lebih kecil dikepalanya. Sebap pidato itu berisi “pesan langsung” kepada raja. Menurut H. A. Hellyer, seorang fellow senior non-residen di lembaga pemikir Dewan Atlantik. Hellyer mencatat Erdoğan menyampaikan rasa hormat kepada Raja Salman pada pidatonya. Bahkan permintaan Erdoğan yang paling sulit saja -agar Arab Saudi menyerahkan kepada Turki 18 orang yang dicurigai- dibingkai dalam bentuk usulan atau “proposal” kepada Raja.

“Dia berharap dengan melakukan hal ini dengan cara halus dapat menyakinkan raja bahwa Muhammad bin Salman seharusnya tidak menjadi putra mahkota,” kata Hellyer.

Menurut pengamat Arab Saudi kemungkinan berhasilnya tujuan Erdoğan itu memang tipis, tetapi upaya Erdoğan ini menggambarkan rasa antipati terhadap MBS dan kebijakannya di Timur Tengah.

c14b9f5e-2b11-476c-b260-c5d27e18671b

Salah satu isu yang telah melemahkan hubungan antara kedua negara ialah dukungan Turki untuk Qatar, dimana menyebabkan kerenggangan hubungan dengan Arab Saudi dan sekutu terdekatnya, Uni Emirat Arab dan Mesir. Ditambah lagi, Turki juga mendukung gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin yang dilarang oleh negara-negara tersebut.

Dan menurut Aydın Selcen, seorang pengamat politik Turki dan mantan diplomat, Erdoğan tak menyukai kondisi dimana pemerintahan Trump sangat bergantung pada Arab Saudi, yang bersama Israel merupakan sekutu mereka sebagai pemain kunci dalam upaya AS melawan Iran.

Ia menambahkan “Mereka semua melihat Iran sebagai prioritas demi keamanan mereka. Dalam kasus Turki, tidak demikian halnya. Turki memiliki prioritas lain,” katanya.

Hellyer, dari Dewan Atlantik, mengatakan Ankara melihat MBS dan para pemimpin UEA dan Mesir “sebagai tiga orang paling signifikan yang mengganggu atau menentang pertumbuhan hegemoni Turki.”

Jika Erdogan “secara alami bisa membuat Muhamad bin Salman terpinggirkan, maka posisi kedua lainnya melemah,” kata Hellyer.

Namun, strategi tersebut membawa risiko besar bagi Erdoğan, mengingat usia MBS yang muda dan kemungkinan bahwa ia dapat duduk di tahta Saudi selama beberapa dekade. Erdogan “ingin MBS pergi,” kata Soli Özel, seorang profesor hubungan internasional di Kadir Has University di Istanbul. “Dia mencoba melakukan ini tanpa merusak kulit telur apa pun.”

Turki mungkin mencari manfaat lain, juga, termasuk bantuan keuangan dari Amerika Serikat atau Arab Saudi. Ankara, juga ingin mengurangi isolasi internasional yang dihadapinya karena catatan hitam hak asasi manusianya sendiri, terhadap para jurnalis.

Lalu ada juga masalah rasa nasionalisme. Keputusan Arab Saudi untuk mengejar Khashoggi di Istanbul “adalah tamparan di wajah pemerintah ini,” kata Selcen. “Bagi saya, sebagai warga negara Turki, itu adalah tamparan tepat di wajah. Ini perlu diselesaikan, antara Raja Salman dan Presiden Erdoğan”.

Pemerintah Turki memang telah mendapat pujian sejauh ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi kasus Khashoggi sungguh telah berhasil menyita perhatian publik internasional. Ini merupakan bukti kematangan pemerintahan Erdoğan dalam menghadapi krisis-krisis internasional. Tetapi Turki juga berisiko dituduh mengejar kepentingannya sendiri mengatasnamakan keadilan untuk wartawan disebabkan karena krisis yang berlarut-larut.

*beberapa bagian pada tulisan ini telah terbit di The Washington Post dengan judul ‘’After Khashoggi’s killing, Turkey’s leader seeks to weaken Saudi Arabia’s powerful crown prince’’ oleh Kareem Fahim.


ahmadyasinMuhammad Haykal – mhaykal@turkid.org

Researcher on Ottoman-Aceh Studies; Bachelor Student, Double Degree, Department of Islamic Studies and Department of History, Istanbul Sehir University. Co-Founder Konstantinesia Magazine PPI Turki.

Pengaruh Turki dalam Politik Internasional: Wacana Dunia Lebih Besar dari Lima (Dünya Beşten Büyüktür)

erdogan_bm1

Salah satu poin paling penting dalam sejarah Islam adalah pengaruh Abu Dzar al-Ghifari terhadap pemerintahan Muawiyah, penguasa terkuat dari kekhalifahan Umayyah. Suatu hari Muawiyah -beliau adalah salah satu administator terbesar dalam sejarah Islam- beliau mengirim sejumlah uang yang cukup besar sebagai hadiah dari khalifah ke kota dimana Abu Dzar al-Ghifari berada.

Abu Dzar al-Ghifari menerima hadiah tersebut dan hadiah tersebut hanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Ketika Khalifah mendengar tentang sikap Abu Dzar al-Ghifari ini, Muawiyah berkata bahwa “Sikap penentangan al-Ghifari terhadap kebijakan kekhalifahan kita, pasti dampaknya akan kuat dan berpengaruh”.

Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly), banyak negarawan dari berbagai negara berbicara kepada masyarakat dan pemimpin dunia. Turki adalah salah satu negara selalu menekankan bagaimana orang-orang yang tertindas di dunia memiliki harapan besar kepada Turki dan menerangkan bagaimana pandangan mereka terhadap Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Memang, ketika pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menghadapi resiko kekalahan pada pemilihan umum 7 Juni 2015, masyarakat Turki dan masyarakat global khawatir bahwa orang-orang yang tertindas di dunia akan kehilangan harapan mereka untuk masa depan yang lebih cerah dengan memudarnya kepemimpinan Turki di arena internasional.

Sejak revolusi industri yang disusul dengan periode kolonial (penjajahan), Barat telah makmur berkat keungguulannya dalam produksi dan teknologi. Sedangkan dunia “lain”, telah mereka kutuk dengan isu ketidak adilan, kelaparan, kolonialisme, perang, dan perang saudara.

Dalam menjawab pertanyaan “Mengapa dunia Barat tidak berbagi kemakmurannya dengan dunia “lain”-nya?” kita perlu menggali sampai ke bagian fundamental pemikiran sains Barat dan pemikiran politik, yaitu dunia Yunani kuno. Negara-kota (city-states) Yunani kuno selalu didasarkan kepada dualitas, antara orang dalam dan orang luar, antara bangsawan dan budak.

Mentalitas terdistrosi yang muncul di Yunani kuno ini memperlihatkan mentalitas Barat pada saat ini. Sementara Prancis hidup dalam atmosfer Paris yang mempesona, pemerintah Prancis hanya tertarik mengekploitasi sumber daya bawah tanah yang kaya di benua Afrika tanpa mengganggu diri mereka sendiri bahkan hanya sekedar untuk membuka sumur air. Pembantaian 1 juta orang di Rwanda, misalnya, tidak pernah mengganggu hati tuan-tuan ini. Dalam nada yang sama, Inggris menjadi kerajaan kolonial (penjajah) selama berabad-abad di berbagai tanah di penjuru dunia. Sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan menyuap Amerika Serikat sebesar $500 miliar, membuat orang-orang Yaman telah jatuh ke dalam perang sipil yang berdarah. Pada dasarnya, mereka orang Barat adalah orang yang “beradab” dan terus hidup dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan kemakmuran. Sementara bagian “barbar” di dunia telah mereka kutuk dengan kolonialisme dan eksploitasi.

Tidak ada negara yang saat ini melawan tatanan dunia yang kejam. Oleh sebab itu, kata-kata Presiden Erdoğan bahwa “Dunia lebih besar dari lima” bersinar di majelis Umum PBB dan membungkam wakil-wakil negara di dunia. Wacana “Dunia lebih besar dari lima” atau “Dünya beşten büyüktür” berasal dari sejumlah dinamika yang terjadi di dunia dan menjelaskan bahwa:

  1. Presiden Erdoğan berdiri di Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2009 dan menantang penindasan dan kekejaman zionis Israel terhadap Palestina dengan “one minute”-nya yang terkenal.
  2. Presiden Erdoğan adalah pemimpin politik pertama yang telah mengutuk PBB dalam hal struktur Dewan Keamanan yang tidak adil.
  3. Dalam menghadapi tragedi kemanusiaan di Myanmar, Presiden Erdoğan telah menciptakan kesadaran dunia tentang pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang sedang berlangsung di negara itu dan meluncurkan kampanye kemanusiaan bagi ribuan pengungsi.
  4. Mendukung perjuangan Palestina di arena internasional. Presiden Erdoğan telah berhasil mengutuk “keputusan Yerussalem” yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan kemudian di PBB itu sendiri.
  5. Pada tahap akhir perang sipil Suriah, Turki telah menghentikan penyerangan kota Idlib oleh Rusia, Iran, dan rezim Suriah. Presiden Erdoğan mengambil alih tanggung jawab Sekretaris Jendral PBB dalam masalah ini dan Presiden Erdoğan memanangkan pujian dari seluruh dunia.
  6. Turki menjadi tempat berlindung bagi 4 juta pengungsi Suriah. Turki telah meluncurkan kampanye kemanusiaan yang sangat besar dengan para tentara negara yang sukarela dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Suara kemanusiaan dan keberanian Turki di arena internasional -dalam tatanan dunia yang tidak adil dan kejam ini- adalah harapan bagi semua orang yang tertindas di dunia. Karena “dunia lebih besar dari lima”, Dünya beşten büyüktür.


ahmadyasinAhmad Yasin Al-Faruq – ahmadyasin@turkid.org

Researcher on Muslim World; Bachelor Student, Faculty of Islamic Studies, Sakarya University. An alumnus of Nurul Iman Islamic Boarding School Tasikmalaya, Indonesia.

Perjuangan Turki Melawan Inflasi, Dulu, Sekarang dan Masa Depan

Minggu ini, Kementerian Keuangan mengumumkan serangkaian kebijakan untuk mendeklarasikan mobilisasi penuh terhadap inflasi yang telah menyebabkan kenaikan yang cepat terhadap nilai tukar dan suku bunga. Melalui langkah-langkah yang telah diambil dan yang akan diambil, Turki akan sepenuhnya menghilangkan masalah inflasi dari seluruh agendanya. Sejak 2002, Turki telah berhasil menerapkan program dan kebijakan yang berfokus pada pasar dan anti-inflasi yang mampu memperkuat keuangan publik.

Turkey-inflation-tomato-730x438

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan pemerintah tidak membawa kebijakan populis-inflasi dalam agenda bahkan selama periode pemilihan umum – yang merupakan keberhasilan mendasar di seluruh masa jabatan Presiden Recep Tayyip Erdoğan sebagai politikus.

Perhatian dan ketekunan Turki ini disebabkan karena Turki menjadi negara yang sangat menderita dari dampak inflasi pada tahun-tahun sebelumnya dan Turki telah belajar dari itu.

Tak perlu dipertanyakan lagi bahwa masalah inflasi, yang sangat mempengaruhi harga barang dalam beberapa bulan terakhir, mengandung dinamika yang sangat berbeda dari inflasi yang dialami Turki pada tahun 1970-an. Kenaikan inflasi yang cepat saat ini dipicu oleh kenaikan nilai tukar cepat yang siklikal. Itu adalah masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan keuntungan dari floating exchange rate regime dan ekonomi terbuka (open economy).

Dengan kata lain, Turki akan menangani masalah ini dengan lebih lanjut memenuhi persyaratan ekonomi terbuka dan floating exchange rate regime dalam mekanisme pasar. Saya percaya bahwa kita akan cepat kembali normal dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan.

Pada titik ini, akan baik untuk melihat proses inflasi di Turki pada tahun 1970-an, yang memiliki banyak pelajaran sejarah penting yang akan menjelaskan situasi saat ini. Proses ini, yang merupakan pilihan politik Turki pada tahun-tahun itu, dipertahankan dengan program-program IMF (Dana Moneter Internasional) di sisi ekonomi dan adanya kudeta dan serta berlakunya sistem “parlementer” dalam bidang politik. Dalam pengertian ini, inflasi adalah mekanisme transfer pendapatan pada tahun-tahun itu.

Ketika Anda melihat kondisi saat ini, ketika Turki mengadapi inflasi ekonomi dan pemisahan negara dari ekonomi ini, Anda akan menemukan hasil yang mengejutkan. Misalnya, ada cerita yang sering diceritakan bahwa Turki tidak bergabung dengan Perang Dunia II dan berdiri dengan kedua kakinya. Ini adalah informasi palsu di Turki – entah bagaimana – bergabung dengan Perang Dunia II dan kalah.

Dalam proses yang mengarah pada perang, pemerintah satu partai pada saat itu mengeluarkan sebuah keputusan, yang memberi wewenang kepada bank sentral untuk mengeluarkan dan mengeluarkan uang dalam sirkulasi sebagai ganti obligasi publik yang dijamin dengan treasury. Pinjaman sektor publik dari bank sentral negara itu melonjak ke TL 605 juta ($ 98 juta) pada akhir tahun 1942 dari TL 84 juta pada akhir tahun 1938, sementara nilai uang kertas yang beredar naik menjadi TL 734 juta dari TL 282 juta dalam jumlah yang sama.

Ditambah dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk semua barang dalam kepanikan dan stocking pedagang sebagai hasilnya; ekspansi moneter berikutnya dan kekurangan barang impor menyebabkan kenaikan harga yang cepat.

Menurut Anda apa yang pemerintah lakukan saat itu dalam terang ini? Ini diberlakukan UU Perlindungan Nasional dan mulai mengontrol saham dan menetapkan harga tetap resmi. Namun, persediaan meningkat lebih jauh dan harga naik lebih jauh. Sedemikian rupa sehingga, pada tahun 1941, pemerintah melarang produksi kue dalam menghadapi kekurangan tepung dan gula.

Selama periode ini, negara gagal mengumpulkan pajak dan menutup pengeluaran dengan pinjaman bank sentral, dengan kata lain dengan mencetak uang. Jadi, harga domestik sedang naik, namun birokrasi yang dikendalikan oleh pedagang-pedagang dan importir palsu industrialis mematok nilai tukar untuk memastikan bahwa impor itu murah.

Setelah beberapa saat, birokrasi ekonomi memperkenalkan otorisasi untuk impor dan alokasi devisa. Namun, itu tidak melakukan apa pun selain meningkatkan korupsi, pasar gelap dan orang kaya baru yang curang.

Jika Anda menulis sejarah inflasi di Turki, Anda akan menghadapi mekanisme eksploitasi sistemik dan global. Proses ini dan pinjaman sektor publik berakhir di era Erdogan. Juga, negara berhenti menghasilkan inflasi dengan pembiayaan inflasi dan mentransfernya ke sektor swasta.

Selama seluruh periode ini, bank sentral, bank-bank negara dan bendahara jatuh ke tempat yang tepat. Stabilitas dan kemewahan dalam keuangan publik telah menjadi kebijakan negara selama periode Erdogan dan stabilitas keuangan telah dipastikan secara permanen untuk pertama kalinya dalam periode ini. Ini telah memungkinkan Turki untuk meminjam dari pasar global dalam kondisi yang wajar dan investor asing untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan yang stabil ini.

Sumbu utama perjuangan Turki melawan inflasi adalah membangun ekonomi baru berdasarkan produktivitas teknologi. Untuk ini, kita harus mengikuti jalan utama membangun ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM) yang kompetitif yang bersaing dalam skala global melalui teknologi, mengamati efisiensi teknologi dan mencapai skala yang tepat sesuai dengan lingkup ekonomi.

Dalam pengertian ini, inti perjuangan melawan inflasi haruslah untuk melawan struktur monopoli dan tidak efisien, dan perjuangan ini harus menempatkan usaha kecil dan menengah atas dasar fungsi pasar bebas. Dalam pembiayaan ekonomi ini, sistem perbankan monopoli-oligopolistik seharusnya tidak berada di latar depan dan jaringan pembiayaan baru di mana pasar modal yang menonjol harus dikembangkan. Dengan kata lain, pembiayaan dalam, yang memiliki pasar kedua yang sehat, adalah sine qua non dari ekonomi yang berorientasi produksi dan obat pertama untuk inflasi.

Solusi dasar untuk menangani inflasi di Turki bukan untuk memperketat permintaan dengan cepat dan membuatnya sulit dan mahal untuk usaha kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan. Ini akan menyebabkan stagnasi dan mendorong inflasi dalam jangka menengah dan panjang – yang berarti lingkaran setan permanen dari inflasi dan stagnasi, yaitu proses stagflasi yang kaku.

Seperti yang saya nyatakan di atas, tindakan non-pasar, seperti batas harga, harga tetap atau kontrol stok detektif, tidak akan berlaku lagi. Mereka juga sudah tidak bisa diterima di masa lalu. Namun, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menyoroti persaingan di pasar, menjadikan Otoritas Persaingan lebih efisien dan membatalkan penetapan harga monopoli berdasarkan peraturan pasar. Mari kita perhatikan bahwa harga spekulatif – dari makanan hingga produk teknologi canggih – bukanlah tugas anak di bawah umur yang kompetitif. Ini membutuhkan organisasi monopoli yang top-down. Dan, dalam ekonomi pasar terbuka, organisasi-organisasi ini adalah struktur kriminal yang dianggap sebagai struktur keuangan Ponzi-style. Di sini, kita memerlukan undang-undang persaingan baru untuk menggali struktur-struktur ini dan lembaga persaingan regulasi independen yang akan menegakkan hukum ini dengan baik dari pertanian ke industri.


fwachidFatchul Wachid, B.A. – fwachid@turkid.org

Researcher on Ottoman Economy, General Coordinator of TURKID Turkish-Indonesian Foundation for Academic Research and Development, Former President of Indonesian Student Association in Turkey.

Keris Simbol Persahabatan Indonesia-Turki

WhatsApp Image 2018-09-28 at 11.12.48

Istanbul – Direktur Museum Budaya dan Pariwisata Istanbul, Coskun Yilmaz menyatakan keris sebagai salah satu warisan budaya tak benda budaya Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan persahabatan antara Indonesia dan Turki.

“Kami apresiasi upaya baik Yayasan Mandat Mataram dalam menjalin kembali hubungan sejarah antara Ottoman dengan Mataram melalui kebudayaan, khususnya keris. Kita tahu bahwa keris telah diinskripsi oleh UNESCO menjadi salah satu warisan budaya dari Indonesia yang adhiluhung,” kata Coskun Yilmaz saat menerima kedatangan tim Yayasan Mandat Mataram di Museum Topkapi, Istanbul, Turki.

Direktur Museum Budaya dan Pariwisata Istanbul melihat hubungan sejarah bisa dibangun melalui perangkat kebudayaan. Pihaknya juga menawarkan adanya kerjasama kebudayaan melalui riset dan pameran kebudayaan dalam rangka memperingati hubungan Indonesia dan Turki.

WhatsApp Image 2018-09-28 at 11.12.47

WhatsApp Image 2018-09-28 at 11.12.48(2)

Didampingi Kepala Museum Topkapi, Ayse Egdogdu, Direktur Museum Budaya dan Pariwisata mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Yayasan Mandat Mataram karena telah menghibahkan keris untuk melengkapi koleksi Museum Topkapi.

“Museum Topkapi sebagai museum kebanggaan masyarakat Turki sungguh sangat senang mendapatkan hibah koleksi keris dari Yayasan Mandat Mataram. Ke depan kami berharap hubungan baik ini terus berjalan dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Yayasan Mandat Mataran, Salim A. Fillah mengatakan bahwa misi Yayasan Mandat Mataram adl melestarikan seni budaya Indonesia melalui riset dan berbagai pengembangan strategis ke depan. Keris merupakan warisan agung budaya tak benda Indonesia yang sudah diakui UNESCO pada tanggal 25 November 2005.

“Kedatangan kami ke sini dalam rangka menjalin kembali hubungan persaudaraan antara Turki Utsmani dengan Nusantara yang pada masa Kesultanan Mataram telah dirintis oleh Sultan Agung. Hubungan ini coba kita bangun kembali dengan menghadiahkan sepasang keris bertangguh masa Sultan Agung dengan sunggingan modang berlambang Turki Utsmani”, katanya,” kata Salim A. Fillah.

Selain menyerahkan keris, Yayasan Mandat Mataram juga mengusulkan pameran kebudayaan Indonesia-Turki dalam rangka memperingati hubungan diantara kedua negara dan budaya. Humas Yayasan Mandat Mataram, Sujatmiko Dwi Atmojo menyatakan bahwa upaya membangun relasi ini sudah dilakukan selama beberarapa tahun dan mendapat berbagai respon positif dari pemerintah Turki.

WhatsApp Image 2018-09-28 at 11.12.48(1)

“Kami sudah menjalin hubungan intensif sejak beberapa tahun lalu dengan berbagai stakeholder terkait di Turki maupun Indonesia guna mewacanakan dan menghidupkan kembali hubungan kedua negara ini. Alhamdulillah, dalam kunjungan ini respon positif diberikan oleh pemangku kepentingan di Turki melalui pameran kebudayaan yang akan dilakukan. Bahkan kami juga diajak berkeliling museum untuk melihat tempat pameran yang disediakan yang rencananya dilakukan di Museum Seni Islam dan Turki. Ucapnya (ed)